Cekfakta.info,KABUPATEN BANDUNG BARAT — Fakta mengejutkan diungkapkan Ketua Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (Pokja Wartawan KBB). Di tengah jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan pengelolaan APBD sekitar Rp3,14 triliun, jumlah wartawan yang disebut benar-benar aktif, tersertifikasi, turun ke lapangan, serta konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ternyata hanya berkisar 32 hingga 40 orang.
Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan banyaknya media yang mengaku beroperasi di wilayah KBB.
PASANG IKLAN 
“Dari sekitar 120 media yang mengaku beroperasi di KBB, yang terverifikasi keberadaannya di wilayah ini hanya puluhan. Yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pun baru 38 orang, dan yang benar-benar turun ke lapangan setiap hari hanya 32 hingga 40 orang. Selebihnya? Muncul saat ada undangan, lalu hilang,” tegas Ketua Pokja Wartawan KBB, Selasa (22/9).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan jumlah wartawan aktif yang terbatas, beban pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran publik dinilai cukup besar.
Berdasarkan perhitungan tersebut, satu wartawan aktif harus mengawal kepentingan publik dalam jumlah puluhan ribu penduduk serta mencermati pengelolaan anggaran pemerintah daerah dalam skala ratusan miliar rupiah.
“Kondisi ini membuka celah besar di mana penyimpangan dapat terjadi tanpa diketahui masyarakat luas,” ujarnya.
Ketua Pokja Wartawan KBB menegaskan, keterbatasan jumlah wartawan tidak boleh menjadi alasan bagi fungsi kontrol sosial untuk berhenti. Ia menyatakan para wartawan yang masih aktif akan terus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan berupaya menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Inilah alasan mengapa banyak kebijakan dan anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Meski kami sedikit, kami bertekad tetap bersatu dan bersuara lantang. Kebenaran dan pengawasan demi kepentingan rakyat KBB tidak boleh berhenti hanya karena jumlah kami terbatas,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya keberadaan media dan wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara aktif, profesional, serta bertanggung jawab dalam mengawal berbagai kebijakan dan penggunaan anggaran publik di Kabupaten Bandung Barat.
Narasumber/Pewarta: M. Raup / Tim Redaksi Pokja KBB
Editor: Redaksi
