CekFakta.info // Mempawah, Kalbar — Penanganan kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memasuki babak baru.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) telah menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan kebakaran hutan di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.
PASANG IKLAN 
Penetapan tersebut menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, mengingat persoalan kebakaran hutan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum korporasi serta keberlanjutan ekosistem hutan.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Kehutanan tertanggal 30 Oktober 2026, PT MAP ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal kerjanya pada kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah.
Penyidikan terhadap perkara tersebut telah dilakukan sejak 20 Mei 2026. Sementara itu, penghitungan nilai kerugian akibat kebakaran masih berlangsung.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perkara kebakaran hutan dilakukan tanpa pandang bulu.
Kementerian Kehutanan juga memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dan mendalami berbagai bukti, termasuk aktivitas di lokasi kejadian, kewajiban hukum perusahaan, serta dugaan perbuatan maupun kelalaian yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran.
Penegakan Hukum dan Kerugian Ekologis Jadi Perhatian
Kasus yang menyeret PT MAP tersebut menjadi salah satu bagian dari penanganan perkara pidana korporasi oleh Ditjen Gakkumhut.
Secara keseluruhan, Kementerian Kehutanan mencatat penanganan 120 perkara kebakaran hutan. Dari 15 subjek hukum korporasi yang sedang diproses, sebanyak 11 korporasi masih dalam tahap penyidikan umum, dua telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua lainnya telah mencapai tahap berkas perkara lengkap.
Selain penegakan hukum pidana, Kemenhut juga menerapkan instrumen administratif dan perdata terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran kehutanan.
Sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi berupa pencabutan izin, pembekuan, maupun pemaksaan pemulihan ekosistem hutan.
Dalam konteks kasus di Sungai Mempawah, penghitungan kerugian akibat kebakaran menjadi salah satu aspek penting yang masih harus dituntaskan oleh penyidik.
Hasil penghitungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak ekologis serta menjadi bagian dari proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik Menunggu Transparansi dan Kepastian Hukum
Penanganan perkara PT MAP perlu dikawal secara profesional dan transparan. Proses penyidikan diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh penyebab kebakaran, luasan kawasan terdampak, potensi kerugian ekologis, serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila unsur pelanggaran terbukti.
Di sisi lain, perusahaan juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan pembelaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa penetapan status tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Masyarakat kini menantikan perkembangan penyidikan dari Kementerian Kehutanan, termasuk hasil penghitungan kerugian ekologis dan langkah hukum selanjutnya dalam perkara kebakaran hutan di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah.
Tim/Red
