Cekfakta.info // Mempawah, Kalbar — Aktivitas pengelolaan semen Portland Cement (PC) merek Tiga Roda di kawasan Wajok, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, kini menjadi sorotan serius tim investigasi media online bersama Komando Inti Laskar Lapangan (KILL) DPP Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat.
Aduan masyarakat mengenai dugaan material sisa aktivitas pengelolaan semen yang berpotensi masuk langsung ke perairan Sungai Kapuas memunculkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab pengelola terhadap lingkungan hidup.
PASANG IKLAN 
Publik mempertanyakan bagaimana kegiatan pengelolaan semen yang bersinggungan langsung dengan kawasan sungai dapat berlangsung tanpa penjelasan terbuka mengenai sistem pengendalian material dan perlindungan ekosistem perairan.
Pada 2 November 2026, tim investigasi media online bersama Afriansyah, S.Pd., M.Pd., Komandan KILL DPP LPM Kalbar, mendatangi lokasi untuk meminta klarifikasi langsung kepada manajemen.
Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan material yang jatuh atau masuk ke perairan serta dampaknya terhadap warga yang sedang memancing.
Namun, tim hanya ditemui seorang pejabat yang diperkenalkan sebagai Wakil Manajer, sementara Rafael selaku manajer disebut tidak berada di tempat.
Tim kemudian menyampaikan maksud kedatangan, meminta penjelasan mengenai sistem pengelolaan material, standar keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan, sekaligus meninggalkan nomor kontak untuk komunikasi lanjutan.
Beberapa saat setelah tim meninggalkan lokasi, telepon seluler Afriansyah berdering. Panggilan tersebut berasal dari Rafael yang menyampaikan bahwa manajemen terbuka menerima kunjungan berbagai pihak, termasuk instansi dan masyarakat.
Akan tetapi, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi tim investigasi karena sebelumnya pihak kantor menyatakan Rafael tidak berada di tempat.
Tim berharap tidak ada hambatan bagi media maupun organisasi masyarakat untuk memperoleh klarifikasi langsung mengenai aktivitas usaha yang menjadi perhatian publik.
Transparansi perusahaan harus dibuktikan melalui keterbukaan informasi, bukan sebatas pernyataan menerima kunjungan.
Hal paling penting justru muncul ketika Rafael memberikan penjelasan mengenai keberadaan para pemancing di sekitar lokasi.
Ia mengakui bahwa pihak pengelola memang mengusir pemancing dengan alasan khawatir mereka tertimpa material ketika kegiatan pengelolaan semen sedang berlangsung.
Pernyataan ini patut mendapat perhatian serius.
Jika material berpotensi jatuh hingga membahayakan orang di sekitar, bagaimana standar keselamatan diterapkan?
Apakah terdapat pembatasan zona berbahaya, pengamanan material, serta prosedur pencegahan agar material tidak masuk ke Sungai Kapuas?
Pengakuan tersebut belum membuktikan pencemaran, tetapi menjadi alasan kuat bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan teknis secara langsung.
Rafael juga menyampaikan alasan kekhawatiran adanya perompak di kawasan perairan tersebut.
Penjelasan ini justru menambah daftar pertanyaan yang harus dijawab manajemen.
Apakah terdapat laporan ancaman keamanan kepada aparat kepolisian?
Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak berwenang?
Persoalan keamanan tidak boleh dicampuradukkan dengan persoalan lingkungan.
Masyarakat berhak mengetahui alasan pembatasan aktivitas memancing, sementara publik juga berhak memperoleh kepastian bahwa kegiatan pengelolaan semen tidak membahayakan keselamatan warga maupun ekosistem sungai.
Jangan sampai alasan keamanan justru mengaburkan pertanyaan mengenai dugaan material yang masuk ke perairan.
Sorotan lainnya muncul ketika Rafael menyebut dirinya juga memiliki media massa dalam pembicaraan terkait pemberitaan.
Bagi tim investigasi, persoalan ini bukan kompetisi kepemilikan media, bukan pula persoalan siapa yang lebih berpengaruh dalam menyampaikan informasi.
Pokok persoalannya adalah dugaan material yang berpotensi mencemari sungai dan kewajiban pengelola memberikan penjelasan kepada publik. Kepemilikan media tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk transparan.
Kritik dan pertanyaan jurnalistik seharusnya dijawab dengan data, dokumen, serta fakta lapangan, bukan dipertentangkan dengan identitas media yang melakukan investigasi.
Afriansyah, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa KILL dan LPM Kalbar tidak sedang menghambat investasi, tetapi menuntut agar setiap kegiatan usaha mematuhi hukum dan melindungi lingkungan.
“Kami memiliki dokumentasi foto dan video aktivitas di lokasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Kami mendesak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar segera turun ke lapangan, memeriksa proses pengelolaan semen, meneliti material yang digunakan, dan mengambil sampel air Sungai Kapuas di titik hulu maupun hilir. Jangan hanya menerima penjelasan perusahaan.
Masyarakat membutuhkan hasil pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
KILL dan LPM Kalbar mendesak pemeriksaan terhadap persetujuan lingkungan, sistem pengendalian debu dan material sisa, prosedur keselamatan kerja, serta mekanisme pencegahan pencemaran.
Pengambilan sampel air harus dilakukan secara independen melalui laboratorium yang kompeten.
Apabila ditemukan indikasi pencemaran atau risiko lingkungan yang serius, instansi berwenang harus segera mengambil tindakan administratif, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara kegiatan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Pemeriksaan juga harus memastikan identitas badan hukum operator serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas sementara aktivitas operasional terus berjalan tanpa evaluasi yang transparan.
Secara hukum, dugaan ini perlu diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur ketentuan pidana terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kesengajaan maupun kelalaian apabila unsur hukumnya terpenuhi.
Pasal 104 mengatur pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan yang diwajibkan.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam lingkup kegiatan badan usaha, pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 116 juga perlu diperiksa.
Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti, bukan perlindungan terhadap kepentingan bisnis maupun tekanan dari pihak mana pun.
Afriansyah menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi melalui telepon atau janji manajemen untuk meneruskan laporan kepada atasan.
Polda Kalbar, DLHK Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Mempawah harus memberikan respons nyata melalui pemeriksaan lapangan dan pengumuman hasilnya kepada publik.
“Jangan sampai perusahaan terus menjalankan aktivitasnya sementara masyarakat harus bertanya-tanya mengenai keselamatan dan kondisi sungai yang menjadi sumber kehidupan mereka.
Jika tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan resmi.
Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum.
Sungai Kapuas bukan tempat pembuangan material sisa kegiatan usaha. Jangan biarkan keuntungan bisnis mengalahkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tutup Afriansyah.
Sumber : AFRIANSYAH, S.Pd., M.Pd.
Komandan KILL DPP Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat
Tim Investigasi Dan Kontrol Sosial Kalimantan Barat
