Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyusunan petunjuk teknis manajemen risiko. Langkah ini bertujuan memastikan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Rancangan regulasi dibahas dalam rapat penyusunan Rancangan Peraturan BGN sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, di Jakarta, Selasa (7/4). Rapat tersebut membahas strategi agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat dijalankan secara terencana dan risiko yang mungkin muncul dapat diantisipasi sejak dini.
PASANG IKLAN 
Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi penyusunan petunjuk teknis manajemen risiko. Menurutnya, regulasi ini disusun untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program, mengantisipasi kendala, dan memastikan akuntabilitas di semua tingkat pelaksanaan.
“Petunjuk teknis manajemen risiko menjadi instrumen krusial agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan secara terencana, terukur, dan akuntabel, sekaligus mampu mengantisipasi potensi risiko sejak dini,” ujar Hida di Jakarta, Selasa (7/4).
Manajemen risiko menjadi fokus utama mengingat cakupan MBG yang luas dan melibatkan berbagai pihak. Dengan pedoman ini, BGN dapat mengantisipasi kendala mulai dari distribusi, kualitas pangan, hingga koordinasi antarinstansi secara sistematis.
Hida menambahkan bahwa penguatan tata kelola melalui manajemen risiko bukan hanya soal prosedur, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi keberlanjutan program.
“Penguatan tata kelola melalui manajemen risiko menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas, keamanan, dan keberlanjutan Program MBG sebagai program strategis nasional,” tegasnya.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
(Red)
