LUWU TIMUR — Polemik kawasan Seba-Seba kembali menyita perhatian. Bukan hanya karena persoalan tanah, wilayah, dan aktivitas usaha, tetapi juga karena bendera Merah Putih yang menurut keterangan masyarakat dikibarkan pada 23 Juli 2026 disebut tumbang sehari kemudian.
Peristiwa itu terjadi ketika status kawasan dan klaim para pihak masih menjadi persoalan yang belum memperoleh titik terang.
Bagi masyarakat, pengibaran Merah Putih merupakan simbol bahwa perjuangan mereka tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditempuh melalui jalur hukum.
PASANG IKLAN 
Namun, terdapat versi berbeda.
Rashimin, yang disebut mewakili PT Vale Indonesia Tbk, dalam klarifikasi pada 16 Agustus 2026 membantah pihaknya merobohkan bendera.
“Justru kami amankan itu bendera!”
Menurut Rashimin, bendera dipasang di jalan hauling sehingga dianggap tidak semestinya berada di lokasi tersebut.
Pernyataan tersebut merupakan hak jawab. Tetapi secara jurnalistik, klaim tersebut tetap membutuhkan verifikasi.
Jika benar diamankan, siapa yang mengamankan? Atas dasar kewenangan apa? Siapa yang memberikan perintah? Di mana bendera tersebut sekarang? Apakah terdapat dokumentasi atau berita acara?
Inilah titik yang harus dijawab dengan bukti, bukan asumsi.
CEK FAKTA: STATUS BENDERA
Pasal 35 UUD 1945 menyatakan:
“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.”
Ketentuan mengenai Bendera Negara juga diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009.
Karena itu, peristiwa pemindahan atau pengamanan bendera tidak cukup dijelaskan dengan narasi sepihak. Perlu diketahui siapa pelakunya, apa alasannya, dan apakah tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Fakta tersebut harus diverifikasi.
CEK FAKTA: DI MANA LOKASINYA?
Informasi yang beredar menyebut bendera dan umbul-umbul berada di kawasan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
Jika benar demikian, status administratif lokasi menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.
Apakah lokasi tersebut benar berada dalam wilayah administrasi Luwu Timur?
Apa dasar penetapan batasnya?
Apakah terdapat peta dan koordinat yang dapat diverifikasi?
Apakah aktivitas yang berlangsung di lokasi memiliki dasar perizinan dan penguasaan yang sah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan persepsi.
Harus diperiksa dengan dokumen resmi.
APAKAH HUKUM BERLAKU SETARA?
Masyarakat mempertanyakan keberadaan aparat bukan untuk meminta keberpihakan.
Yang dituntut adalah kesetaraan penegakan hukum.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum.
Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Konsekuensinya jelas:
Jika warga melanggar hukum, periksa.
Jika korporasi melanggar hukum, periksa.
Jika tidak ada pelanggaran, jelaskan.
Tidak boleh ada standar hukum yang berbeda hanya karena perbedaan posisi sosial atau kekuatan ekonomi.
KLAIM LAPORAN JUGA HARUS DIVERIFIKASI
Masyarakat disebut telah menyampaikan laporan kepada sejumlah pihak. Bahkan muncul keterangan bahwa laporan tersebut telah diregister di Sekretariat Negara.
Namun, status registrasi bukan bukti bahwa suatu pihak telah dinyatakan bersalah.
Yang perlu diverifikasi justru lebih mendasar:
Apakah laporan benar diterima? Apa nomor registrasinya? Lembaga mana yang menangani? Apa tindak lanjutnya?
Prinsip cek fakta mengharuskan setiap klaim memiliki sumber dan dokumen yang dapat diperiksa.
BUKAN SIAPA YANG PALING KUAT
Seba-Seba tidak membutuhkan perang narasi.
Jika masyarakat mengklaim memiliki hak atas tanah, bukti harus ditunjukkan.
Jika perusahaan menyatakan aktivitasnya legal, dokumen perizinan harus dibuka untuk pemeriksaan sesuai ketentuan.
Jika kawasan memiliki status tertentu, dasar hukum dan peta harus diperiksa.
Jika bendera disebut diamankan, dokumentasinya harus tersedia.
Jika terdapat dugaan tindak pidana, aparat harus menguji keterangan melalui saksi dan alat bukti.
Bukan siapa yang paling kuat. Bukan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Tetapi siapa yang dapat membuktikan klaimnya.
JANGAN BIARKAN FAKTA KALAH OLEH NARASI
Polemik Seba-Seba belum semestinya menghasilkan vonis di ruang publik.
Tidak tepat menyatakan masyarakat bersalah tanpa pemeriksaan.
Tidak tepat pula menyatakan korporasi bersalah tanpa bukti.
Yang diperlukan adalah verifikasi terbuka, pemeriksaan objektif, dan kepastian hukum.
Merah Putih bukan sekadar objek dalam sebuah konflik.
Ia merupakan simbol negara.
Karena itu, apabila benar terjadi tindakan terhadap bendera yang dikibarkan masyarakat, publik berhak mengetahui kronologi dan dasar kewenangannya.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan hanya Merah Putih.
Tetapi juga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Merah Putih boleh tumbang karena persoalan teknis.
Namun fakta tidak boleh tumbang oleh narasi.
Dan hukum tidak boleh tumbang di hadapan siapa pun.
CEKFAKTA.INFO — Verifikasi Sebelum Percaya.
Catatan Redaksi: Informasi mengenai lokasi, kronologi tumbangnya bendera, dugaan pemotongan tali, dugaan penerobosan, laporan masyarakat, serta klaim registrasi di Sekretariat Negara masih memerlukan verifikasi berdasarkan dokumen resmi, saksi, dokumentasi, dan pemeriksaan pihak berwenang.
Pernyataan Rashimin mengenai bendera yang disebut “diamankan” disajikan sebagai hak jawab dan tidak dianggap sebagai kesimpulan akhir. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
