Cekfakta.info // Sanggau, Kalbar — Persoalan kemitraan perkebunan antara PT Sedjahtera Indo Agro (PT SIA), masyarakat adat, dan petani plasma di Kabupaten Sanggau semakin memerlukan evaluasi menyeluruh.
Persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut penyerahan dan penguasaan tanah, tetapi juga transparansi kelembagaan koperasi, keterwakilan petani plasma, serta kepastian hukum atas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
PASANG IKLAN 
Publik menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh dilakukan secara parsial dan hanya mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Sorotan kini mengarah kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Himado yang tercantum sebagai salah satu pihak undangan dalam surat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 500.6.14.3/174/EKSDA tertanggal 5 November 2026. KUD seharusnya menjadi wadah perjuangan dan representasi kepentingan petani plasma yang bermitra dengan PT SIA.
Namun, muncul keluhan dan pertanyaan dari kalangan petani mengenai fungsi pembinaan, pendampingan, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah KUD Himado benar-benar menjalankan mandat untuk memperjuangkan kepentingan seluruh petani plasma?
Sebab, koperasi bukan perusahaan pribadi, bukan warisan keluarga, dan bukan organisasi yang dapat dikelola berdasarkan kepentingan segelintir orang.
KUD merupakan lembaga milik anggota yang harus dikelola berdasarkan prinsip demokrasi, keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban.
Petani juga mempertanyakan mekanisme keterwakilan kelompok-kelompok plasma dalam rapat dan pengambilan keputusan. Jangan sampai kepentingan petani dibicarakan oleh segelintir perwakilan tanpa konsultasi dan mandat yang jelas dari kelompok masing-masing.
Petani yang memiliki kepentingan langsung terhadap lahan dan hasil kemitraan harus memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, bukan hanya menjadi penonton ketika keputusan strategis ditetapkan.
Jika pembinaan dan pendampingan selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, maka pengurus KUD Himado perlu memberikan penjelasan terbuka.
Mana laporan pertanggungjawaban kepada anggota?
Bagaimana mekanisme rapat anggota dilaksanakan?
Bagaimana keterlibatan kelompok tani dalam pengambilan keputusan?
Dan sejauh mana pengurus memperjuangkan hak-hak petani dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan retorika, melainkan melalui dokumen dan pertanggungjawaban kelembagaan.
Di tengah persoalan tersebut, muncul informasi mengenai perusahaan baru, yakni PT RRI (Ray Rax Indonesia), yang disebut telah membeli atau mengambil alih PT SIA.
Perubahan kepemilikan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Apabila pengambilalihan tersebut benar terjadi, PT RRI perlu membangun pendekatan baru dari awal dengan masyarakat adat, petani plasma, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta seluruh kelompok yang memiliki kepentingan langsung di wilayah perkebunan.
PT RRI tidak cukup hanya melanjutkan aktivitas bisnis dan operasional perusahaan sebelumnya.
Perusahaan baru harus terlebih dahulu memetakan persoalan sosial, agraria, dan kemitraan yang belum terselesaikan.
Jangan sampai pergantian kepemilikan perusahaan hanya mengubah identitas pemegang kepentingan bisnis, sementara persoalan masyarakat, tanah adat, dan hak petani plasma tetap diwariskan tanpa penyelesaian.
STATUS HGU PT SIA MENJADI PERSOALAN PENTING YANG HARUS DIBUKA SECARA TRANSPARAN.
Pemerintah daerah bersama Kantor Pertanahan dan instansi berwenang perlu memberikan penjelasan mengenai identitas pemegang HGU, luas dan batas bidang tanah, masa berlaku hak, kewajiban perusahaan, serta status administrasi apabila telah terjadi perubahan kepemilikan atau pengalihan hak.
Publik berhak memperoleh kepastian bahwa seluruh kegiatan perkebunan berjalan sesuai ketentuan hukum pertanahan dan perizinan yang berlaku.
Pertanyaan penting lainnya adalah bagaimana tanggung jawab terhadap kewajiban PT SIA sebelumnya apabila benar telah terjadi pengambilalihan oleh PT RRI.
Bagaimana nasib perjanjian kemitraan petani plasma?
Bagaimana penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap masyarakat?
Bagaimana status tanah yang masih dipersoalkan?
Dan apakah seluruh kewajiban hukum maupun kontraktual telah diperhitungkan dalam proses pengambilalihan tersebut?
Semua itu perlu dijelaskan berdasarkan dokumen transaksi dan ketentuan hukum, bukan sekadar pernyataan sepihak.
Pemerintah Kabupaten Sanggau juga harus memastikan bahwa forum penyelesaian yang melibatkan PT SIA, GEMPITA, KUD Himado, dan masyarakat tidak berubah menjadi sekadar pertemuan administratif tanpa tindak lanjut konkret.
Kehadiran para pihak harus menghasilkan kejelasan mengenai persoalan tanah, mekanisme kemitraan, fungsi koperasi, keterwakilan petani, dan tanggung jawab perusahaan.
Jangan sampai masyarakat adat dan petani plasma kembali menjadi pihak yang paling sedikit memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan.
Dinas terkait perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola KUD Himado sesuai kewenangannya, termasuk administrasi keanggotaan, pelaksanaan rapat anggota, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, serta mekanisme pengambilan keputusan.
Sementara itu, instansi pertanahan perlu memberikan klarifikasi mengenai status HGU dan setiap perubahan hak yang berkaitan dengan perusahaan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Persoalan ini sesungguhnya menyangkut prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria.
Tanah bukan sekadar aset bisnis, koperasi bukan sekadar instrumen administrasi, dan petani plasma bukan sekadar angka dalam laporan kemitraan.
Masyarakat adat dan petani memiliki kepentingan yang harus dihormati melalui kepastian hukum, keterbukaan, dan pelibatan yang nyata.
PT RRI HARUS MEMBANGUN KEPERCAYAAN, BUKAN SEKADAR MELANJUTKAN BISNIS.
KUD HIMADO HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN MANDATNYA, BUKAN HANYA MEMPERTAHANKAN KEPENGURUSAN.
PEMERINTAH HARUS MEMASTIKAN HGU DAN HAK MASYARAKAT MENDAPAT KEPASTIAN HUKUM.
Jangan sampai tanah dipersoalkan, kesepakatan dibicarakan, perusahaan berganti kepemilikan, tetapi petani plasma tetap tidak mengetahui secara utuh hak, kewajiban, dan masa depan mereka sendiri.
KOPERASI HARUS KEMBALI KEPADA ANGGOTA. PERUSAHAAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB. DAN PEMERINTAH TIDAK BOLEH MEMBIARKAN HAK MASYARAKAT SERTA PETANI PLASMA TERABAIKAN.
Tim Investigasi & Tim/Red
