BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT — Pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Bengkayang menjadi perhatian setelah muncul sejumlah pertanyaan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan posisi Direktur Perumdam Tirta Bengkayang, Herri, S.T., yang disebut ikut menandatangani dokumen terkait pemeriksaan BPK. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab kepemimpinan, periode pengelolaan keuangan, serta pihak yang bertanggung jawab atas transaksi maupun persoalan yang terjadi sebelum masa jabatannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Herri, S.T. resmi dilantik sebagai Direktur Perumdam Tirta Bengkayang untuk masa bakti 2025–2029 pada Senin, 22 Desember 2025. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, S.E., M.M., bertempat di Aula Rangkaya, Kantor Bupati Bengkayang, Kantor Satu Atap Lantai 5.
Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 798/SETDA/TAHUN 2025. Proses penetapannya disebut melalui seleksi terbuka berupa Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), dengan mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024.
Dengan tanggal pelantikan tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Herri terhadap temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan periode sebelum dirinya menjabat sebagai direktur.
Pasalnya, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi, persoalan yang dipertanyakan diduga berkaitan dengan periode kepemimpinan sebelumnya, ketika Perumdam Tirta Bengkayang masih dipimpin oleh Dody Mulyono, yang saat ini disebut menjabat sebagai Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bengkayang.
Namun demikian, keterlibatan maupun tanggung jawab masing-masing pejabat harus ditelusuri berdasarkan periode transaksi, dokumen pemeriksaan, kewenangan jabatan, serta hasil klarifikasi pihak terkait.
Penandatanganan dokumen pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh temuan.
STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI PENGAWASAN DIPERTANYAKAN
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perumdam Tirta Bengkayang memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unsur Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas, Direksi, Satuan Pengawas Internal (SPI), serta jajaran kepala bagian.
Adapun jajaran yang disebut aktif dalam struktur perusahaan meliputi:
– Direktur Utama: Herri, S.T.
– Kepala Bagian Umum dan Keuangan: Imelda, S.E.
– Kepala Bagian Hubungan Pelanggan (Hublang) dan Masyarakat: Damser Marbun.
– Kepala Bagian Teknik: Setiawan, S.T.
Selain jajaran direksi dan kepala bagian, terdapat sejumlah unsur penting yang memiliki fungsi masing-masing dalam tata kelola perusahaan.
Pertama, Kuasa Pemilik Modal (KPM), yang berdasarkan keterangan struktur organisasi dijalankan oleh Bupati Bengkayang sebagai representasi pemerintah daerah selaku pemilik modal.
Kedua, Dewan Pengawas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan oleh direksi.
Ketiga, Satuan Pengawas Internal (SPI), yang menjalankan fungsi audit internal, pemantauan kepatuhan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Keempat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan distribusi air, pemeliharaan jaringan, dan pelayanan pelanggan, di antaranya UPT Sanggau Ledo, UPT Seluas, UPT Jagoi Babang, serta Unit Teriak.
Dengan adanya struktur tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan internal dan Dewan Pengawas telah berjalan, khususnya dalam mengawasi penggunaan uang kas perusahaan.
PERTANYAAN TERKAIT PENGELUARAN KAS DAN DUGAAN OTT
Persoalan lainnya yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut berkaitan dengan unsur Dewan Pengawas atau Dirwas Perumdam Tirta Bengkayang.
Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum maupun pihak terkait.
Sejumlah pertanyaan pun mengemuka: di mana fungsi pengawasan ketika persoalan tersebut terjadi?
Siapa yang memberikan perintah atau persetujuan atas pengeluaran uang kas perusahaan?
Bagaimana mekanisme pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut?
Pertanyaan ini penting karena Perumdam merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola keuangan perusahaan dan memiliki tanggung jawab terhadap tata kelola yang transparan serta akuntabel.
Dalam hal ini, Bupati Bengkayang selaku KPM perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan perusahaan, termasuk sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya.
TIGA PERUSAHAAN DAERAH BENGKAYANG JADI PERHATIAN
Selain persoalan Perumdam Tirta Bengkayang, informasi yang diterima redaksi juga menyoroti keberadaan tiga badan usaha milik daerah di Kabupaten Bengkayang, yaitu:
1. Perumdam Tirta Bengkayang atau PDAM.
2. PT MBM.
3. Bumi Sebalo Mandiri.
Berdasarkan keterangan sumber, Perumdam Tirta Bengkayang dan PT MBM disebut memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang setiap tahun.
Sementara itu, Bumi Sebalo Mandiri disebut belum memperoleh penyertaan modal pemerintah daerah sejak berdiri pada 2023 hingga saat ini.
Perbedaan perlakuan penyertaan modal tersebut juga perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah, terutama mengenai dasar kebijakan, pertimbangan anggaran, kinerja masing-masing perusahaan, serta tujuan pembentukan BUMD.
Penyertaan modal daerah merupakan penggunaan keuangan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN BUPATI DAN PIHAK TERKAIT
Rangkaian persoalan tersebut membutuhkan penjelasan menyeluruh agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi maupun pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang belum tentu berkaitan langsung dengan peristiwa yang diperiksa.
Redaksi memandang perlu adanya keterbukaan mengenai dokumen LHP BPK, periode terjadinya temuan, pejabat yang bertanggung jawab pada saat transaksi berlangsung, mekanisme pengeluaran kas, serta hasil pengawasan Dewan Pengawas dan SPI.
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, selaku kepala daerah sekaligus pihak yang menjalankan fungsi KPM, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pengawasan terhadap Perumdam Tirta Bengkayang dan kebijakan penyertaan modal pada perusahaan daerah.
Direktur Perumdam Tirta Bengkayang, Herri, S.T., juga diharapkan memberikan klarifikasi mengenai alasan dan kapasitas penandatanganannya dalam dokumen terkait LHP BPK, termasuk batas tanggung jawabnya terhadap temuan yang berasal dari periode sebelum dirinya dilantik.
Sementara itu, Dody Mulyono juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan pengelolaan Perumdam selama periode kepemimpinannya apabila temuan yang dipersoalkan memang berkaitan dengan masa jabatan tersebut.
Pengelolaan BUMD bukan sekadar persoalan jabatan dan administrasi, melainkan menyangkut kepercayaan publik serta pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang, berdasarkan dokumen dan fakta, agar setiap persoalan dapat ditelusuri secara objektif serta setiap tanggung jawab ditempatkan sesuai kewenangan dan periode jabatan masing-masing.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang disampaikan kepada redaksi. Dugaan dan pertanyaan yang dikemukakan masih memerlukan verifikasi dokumen serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Tim Liputan // Redaksi








