Klarifikasi Manajer APMS: Kantor Di Dedai Kiri Terbakar Diduga Akibat Korsleting Listrik, Bukan Gudang BBM!

  • Bagikan

SINTANG, KALIMANTAN BARAT – Menanggapi pemberitaan media online mengenai kebakaran bangunan di kawasan Desa Dedai Kiri, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, yang dikaitkan dengan dugaan gudang BBM dan penyelewengan BBM bersubsidi untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Manajer APMS menyampaikan klarifikasi sekaligus membantah penyebutan objek bangunan tersebut sebagai gudang BBM.

Dalam keterangannya, Manajer APMS menegaskan bahwa bangunan yang mengalami kebakaran tersebut merupakan kantor, bukan gudang penyimpanan BBM sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya.

PASANG IKLAN

Pihaknya juga menjelaskan bahwa kebakaran tersebut diduga dipicu oleh korsleting listrik pada bangunan kantor. Dengan demikian, peristiwa kebakaran itu menurut keterangan Manajer APMS tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan aktivitas penyimpanan BBM.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait penyebutan fungsi bangunan yang terbakar.

Manajer APMS menyayangkan apabila pemberitaan mengenai kebakaran tersebut turut membangun persepsi seolah-olah lokasi yang terbakar merupakan gudang BBM yang berkaitan dengan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi untuk aktivitas PETI.

Menurut pihaknya, dugaan penyelewengan BBM bersubsidi merupakan persoalan serius yang harus dibuktikan melalui data distribusi, dokumen penyaluran, hasil pemeriksaan lapangan, serta keterangan instansi berwenang.

Pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran tentu merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers.

Namun, setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus melalui proses verifikasi yang memadai agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Pihak APMS tidak bermaksud menghalangi kebebasan pers maupun tugas jurnalistik.

Akan tetapi, akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan prinsip praduga tak bersalah harus tetap menjadi landasan dalam setiap pemberitaan.

Jangan sampai penyebutan objek yang tidak tepat justru membentuk opini publik yang merugikan pihak tertentu sebelum fakta sebenarnya dipastikan.

Klarifikasi ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pelurusan informasi bagi media yang sebelumnya memberitakan peristiwa tersebut, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meluruskan informasi bukan berarti menghalangi kontrol sosial. Pers tetap harus kritis, tetapi setiap pemberitaan wajib berpijak pada fakta.

Sumber: MENEJER APMS

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *