cekfakta.info//: – KETAPANG, KALIMANTAN BARAT –
Polemik internal Koperasi Mitra Usaha Tani Sejahtera memasuki babak serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang secara resmi mendesak Bupati Ketapang mengambil langkah tegas dengan membatalkan produk administrasi Dinas Koperasi dan UKM yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) koperasi tersebut.
Desakan ini bukan tanpa alasan. DPRD menemukan sejumlah persoalan prosedural dalam pelaksanaan RALB pada 16 April 2026 yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
Sikap resmi lembaga legislatif tersebut tertuang dalam surat bernomor 75/500.3.2.1/DPRD/2026, tertanggal 19 Mei 2026, yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos.
Dalam surat tersebut, DPRD menyampaikan penilaian bahwa pelaksanaan RALB Koperasi Mitra Usaha Tani Sejahtera pada 16 April 2026 cacat hukum dan tidak sah. Penilaian itu merupakan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pengurus koperasi pada 12 Mei 2026.
DPRD menyoroti dugaan ketidaksesuaian prosedur penyelenggaraan RALB dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015.
SURAT DINAS KOPERASI DIPERTANYAKAN, BUPATI DIMINTA BERTINDAK
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang menerbitkan Surat Keterangan Nomor 0150/DKUKM-A/2026 yang berkaitan dengan RALB tersebut.
Penerbitan surat keterangan itu kini dipertanyakan setelah DPRD menemukan dugaan persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan rapat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin produk administrasi pemerintah diterbitkan apabila proses yang menjadi dasar penerbitannya masih menyisakan persoalan hukum dan prosedural?
DPRD menilai perlu adanya langkah korektif dari pemerintah daerah agar tidak terjadi pembiaran terhadap persoalan yang berpotensi merugikan hak-hak anggota koperasi.
Melalui surat rekomendasinya, DPRD menyampaikan tiga tuntutan penting kepada Bupati Ketapang:
1. Membatalkan Surat Keterangan Dinas Koperasi
DPRD mendesak Bupati Ketapang segera mengambil langkah untuk membatalkan Surat Keterangan Nomor 0150/DKUKM-A/2026 yang diterbitkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang karena dinilai berkaitan dengan proses RALB yang bermasalah.
2. Melakukan Evaluasi dan Peninjauan Ulang RALB
DPRD meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan RALB ditinjau kembali secara menyeluruh dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan aturan perkoperasian yang berlaku.
3. Memerintahkan Dinas Koperasi Menyelesaikan Konflik
Bupati Ketapang diminta menginstruksikan Dinas Koperasi dan UKM agar menjalankan fungsi pembinaan secara objektif, profesional, dan tidak memihak dalam memfasilitasi penyelesaian konflik internal Koperasi Mitra Usaha Tani Sejahtera.
UJI KETEGASAN BUPATI KETAPANG
Rekomendasi DPRD tersebut kini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya Bupati Ketapang, dalam memastikan setiap produk administrasi pemerintahan diterbitkan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang benar.
Persoalannya bukan sekadar konflik kepengurusan koperasi. Lebih jauh, hal ini menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak anggota, serta kredibilitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha koperasi.
Apabila dugaan cacat prosedur tersebut tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan konflik internal akan semakin berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpastian bagi anggota koperasi.
Kini publik menunggu sikap dan langkah konkret Bupati Ketapang. Apakah rekomendasi DPRD akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi dan tindakan administratif yang diperlukan, atau justru persoalan ini kembali berlarut-larut tanpa penyelesaian?
Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi:
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Ketapang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang, serta seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik.
Tim Redaksi








